Tunjangan Profesi Guru Berdasarkan Dapodik

Tunjangan profesi guru saat ini berdasarkan Dapodik (Data pokok pendidikan) yang merupakan proyek pendataan informasi pendidikan tentang sekolah, guru, dan siswa oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

TPG Dapodik

Namun, pendataan pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan jadi basis data yang aktual secara nasional dalam pembuatan kebijakan pendidikan, masih banyak dikeluhkan oleh sebagian guru. Masih banyak guru yang belum terdata secara lengkap sehingga tunjangan profesi guru tidak dapat dicairkan.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru akan dikeluarkan surat keputusan (SK) pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) yang berdasarkan Dapodik. Apabila data tidak akurat, TPG tidak dapat diterima oleh Guru bersertifikat maupun penerima tunjangan fungsional bagi guru PNS yang belum disertifikasi.

Situs Kompas.com edisi Selasa, 2 April 2013 menurunkan berita Pendataan pendidikan secara online lewat data pokok pendidikan dikeluhkan banyak guru. Sejumlah daerah mengeluhkan upload data yang sulit. Selain itu, pilihan pengisian pendataan secara online tidak sesuai dengan kondisi guru. Padahal Dapodik sebagai pegangan pemerintah untuk membayar TPG guru bersertifikat.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Magetan, Jawa Timur, Thoyib Rantiono mengatakan bahwa ada 1.112 guru bersertifikat yang datanya tidak bisa diproses di server pusat Dapodik. Para guru tersebut terancam tidak bisa mendapat surat keputusan pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) karena tidak terdata di Dapodik.

Sedangkan di Madiun, baru puluhan guru yang datanya bisa diproses di Dapodik. Para guru kebingungan karena pilihan isian data tidak sesuai dengan kondisi mereka.

Pengurus PGRI Kota Tegal, Jawa Tengah, Sihono, juga mengatakan bahwa banyak guru yang datanya tidak bisa diproses di Dapodik. Para guru yang jadi sulit menerima tunjangan seperti tunjangan fungsional karena datanya belum ada di Dapodik. Permasalahan lain  Dapodik juga dikeluhkan oleh pengawas sekolah.

 

Dapodik (Data pokok pendidikan) 

Dapodik (Data pokok pendidikan) yang di-upload oleh operator sekolah lewat aplikasi pendataan pendidikan telah diberlakukan di jenjang pendidikan dasar (setingkat SD dan SMP) dan belum diterapkan untuk jenjang pendidikan menengah. Meski masih banyak permasalahan, namun Dapodik sebagai pegangan pemerintah untuk membayar TPG guru bersertifikat dan tunjangan fungsional bagi guru PNS yang belum bersertifikasi.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo mengatakan, “Kami mendukung Dapodik. Namun, selama sistem ini belum kuat, perlu ada kebijakan supaya data manual dulu yang digunakan. Kasihan, para guru dirugikan karena sistem yang belum selaras dengan kondisi riil para guru di lapangan.” Akibatnya, guru yang sertifikatnya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan tidak masuk dalam Dapodik.

Di Dapodik guru harus melaporkan pemenuhan kewajiban mengajar minimal 24 jam. Namun, di lapangan kesulitan untuk pengaturan jam mengajar terutama untuk sekolah yang memiliki guru lebih. Oleh karena itu, beberapa guru mengajar dua mata pelajaran berbeda atau lebih dari satu sekolah supaya bisa memenuhi ketentuan tersebut, akan tetapi tidak bisa mengunggah data mereka. Akibatnya, data para guru tersebut tidak dapat diproses di Dapodik.

“Guru-guru resah karena proses pendataan secara online tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Masih banyak guru yang tidak bisa terdata yang akan merugikan guru. Jika pendataan secara online di Dapodik belum beres, pemerintah jangan memaksa pakai data itu untuk pembayaran TPG guru. Kasihan, para guru dirugikan. Semestinya, data manual juga tetap bisa dipakai,” kata Thoyib Rantiono, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Magetan, Jawa Timur, yang dihubungi Kompas, Selasa (2/4/2013).

 


Tag artikel: , ,
Kategori: Pendidikan
70 komentar » Tunjangan Profesi Guru Berdasarkan Dapodik
  1. jumadi mengatakan:

    saya guru kelas merangkap sebagai ops kasian anak2 terbengkalai tapi apamau dikata pemerintah hanya berdiam diri tanpa ambil tindakan olehnya itu pemerintah jangan cari mutu pendidikan klu giniterus kasian guru selain mengajar 24 jam +operator belum sertifikasi sementara nonsertifikasi tak kunjung juga cair ada apa sebenarnya di indonesia ini

  2. Sulfrida Harahap mengatakan:

    TOLONG UANG SERTIFIKASI ITU DI CAIRKAN BUKAN DI HANGUSKAN

  3. ABD.HAKIM mengatakan:

    walaupun sk dirjen serifikasi guru 2013 sudah diterima oleh masing-masing guru, harapan hampa uang tak kunjung cair, kenapa diterbutkan kalau data-data pada dapodik kurang lengkap? kami kebingungan : operator provinsi tanpa bisa memberi solusi, operator kabupaten hanya geleng kepala, nelpon operator pusat tak pernah diangkat, mau nemui operator pusat (ke jakarta) dana di kantong tak cukup
    Apa yang kurang lengkap? Gimana caranya mengganti nomor rekening bank yang sudah tertera di sk dirjen? sedangkan nomor rekening bank tsb sdh di blokir akibat hilang? apalagi ada teman hanya namanya salah satu huruf, sedang no.rekening banknya masih aktip tapi uang tak ada di rekening.
    Mohon jawaban solusinya mas….

  4. Laisi mengatakan:

    Mhn pihak yg berkompoten menelusuri aturan yg dilakukan didaerah kami Kab Muna apakah gaji pokok yg diperhitungkan untuk TPG memang rata seluruh guru diambil dari gaji pokok sebelum kenaikan gaji 7%?

  5. Dwi Puji Astuti mengatakan:

    Saya hanya ingin bertanya kenapa saya sdh mempunyai SK Inpassing Th. 2011 , tp pada pencairan sertifikasitgl. 11 April 2013 yl. masih sama dengan yang blm punya SK Inpassing? sedangkan teman2 yang lain yg sdh Inpassing memperoleh sesuai dg tingkat gol.nya , Bgm pemecahan selanjutnya agar saya juga demikian? Terima Kasih.

  6. niken dewi k mengatakan:

    jangan dibuat pusing dong dengan pencairan uang sertifikasi,kesannya pemerintah ngak iklas mensejahterakan guru,kami mengakui dengan ada uang sertifikasi bs membantu kondisi keuangan km ,apalagi yg anak2nya yg sdh pada kuliah.kami mohon sekali jgn kumpul2 data terus apalagi,kasihan km yang dipedalaman pak,kalau bapak kurang percaya dengan kerja kita,langsung aja turun kelapangan pa,insyaallah km guru2 melaksanakan tugas dengan baik.

  7. Alif mengatakan:

    Kasihan pak saya sbg guru cm gara gara 2 jam didata kurang, tunjangan profesi saya tidak dikeluarkan, yg lain pd keluar yg belum jelas kerjanya di lapangan, 24 jam cm kurang 2 jam di data itupun karna salah data, ga ad tenggang rasa pemerintah

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

SEKILAS INFO !
Artikel Terbaru
Komentar Terakhir
Recommend us on Google!

Info



Spam