Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP)

Sejarah Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP). Pada masa Orde Baru, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan periode Kabinet Pembangunan I pernah mengadakan proyek perintis sekolah komprehensif yaitu Sekolah Pembangunan.  Orientasi sekolah pembangunan adalah komprehensif yaitu dapat menampung semua siswa dari semua lapisan masyarakat dan membimbing mereka untuk dapat mencapai perkembangan diri sendiri secara maksimal sesuai dengan kecerdasan, bakat, dan minat masing-masing.

Berbeda dengan sekolah dengan orientasi kejuruan maka sistem komprehensif pada dasarnya hanya mengenai sistem tunggal yang melayani semua anak didik, baik yang akan segera terjun ke dunia kerja maupun yang mempunyai bakat, sikap, dan kemampuan untuk melanjutkan studinya. Dengan demikian diharapkan mereka dapat menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang seimbang dan warga negara yang berjiwa makarya, yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

Dasar dan Tujuan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP)

Pengukuhan secara eksplisit Sekolah Menengah Pembangunan ditetapkan secara yuridis melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0l 72/1971, tentang sekolah pembangunan. Sebagaimana tercantum di dalam surat keputusan itu maka dasar dan tujuan sekolah pembangunan ditetapkan sebagai berikut: 

a) Dasar pembangunan adalah: pertama, pengakuan harga diri manusia sebagai makhluk Tuhan, kedua, kesamaan hak dalam memperoleh kesempatan pendidikan; ketiga, orientasi pada prinsip-prinsip perkembangan yang menyeluruh; keempat, pengakuan adanya perbedaan-perbedaan individu; kelima, orientasi pada prinsip integritas dalam segala usaha; keenam, integrasi dengan masyarakat dan pembangunan; ketujuh, orientasi pada produktivitas dan efisiensi kerja.

b). Tujuan Sekolah Pembangunan adalah mengembangkan dan membina nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan anak didik, serta kemampuan berkomunikasi dan kesadaran ekologi dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia modern.

Pokok-pokok Sekolah Pembangunan

Sekolah Pembangunan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup (life long education) sekolah hendaknya mempunyai dwifungsi, yaitu mampu memberikan pendidikan formal dan latihan informal, baik untuk para pemuda maupun untuk orang dewasa pria maupun wanita.

b. Sekolah Pembangunan hendaknya merupakan bagian integral dari masyarakat sekitar dan berorientasi pada pembangunan dan kemajuan.

c) Sekolah hendaknya mempunyai kurikulum, metode mengajar, dan evaluasi, serta program yang menyenangkan, merangsang, dan cocok dengan tujuan pendidikan. Di samping itu dari segi nilai sikap, kecerdasan, keterampilan dan komunikasi serta ekologi pembinaan anak didik harus seimbang. Tidak ada perbedaan antara tekanan akademis dan tekanan kejuruan semata-mata berdasarkan sikap, bakat, dan minat para anak didik. Mereka dibina secara individual atau kelompok jurusan-jurusan dengan tekanan yang berbeda, misalnya prateknologi, pertanian, perdagangan, kesejahteraan keluarga, persiapan pendidikan tinggi, dan sebagainya.

Pelaksanaan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP)

Secara berencana dan bertahap proyek-proyek perintis yang mencakup sekolah-sekolah berada di bawah pengawasan dan asuhan 8 buah IKIP Negeri Padang, IKIP Negeri Jakarta, IKIP Negeri Bandung, IKIP Negeri Semarang, IKIP Negeri Jogjakarta, IKIP Negeri Surabaya, IKIP Negeri Malang, dan IKIP Negeri Ujung Pandang yang dimulai sejak tahun 1972.

Selama tahun-tahun 1972-1973 dicari langkah-langkah penanggulangan masa transisi yang akan datang mengenai berbagai hal. Proyek itu pada saatnya akan menjadi penggerak. Oleh karena itu, Kepala Perwakilan Departemen P & K di propinsi-propinsi bersama dengan para Rektor IKIP Negeri merencanakan penyebarluasannya secara bertahap untuk periode Pelita II (1974-1979) dan Pelita III (1979-1984) di wilayah masing-masing.

Dalam kaitannya dengan persiapan pendirian sekolah menengah pembangunan, Bachtiar Rifai sebagai Direktur Jendral Pendidikan waktu itu mengatakan bahwa ada hal-hal yang perlu diteliti dan dicoba di tempat masing-masing.

• Pertama, tekanan-tekanan pada kurikulum untuk kota-kota industri dan pusat-pusat perdagangan, kota-kota nonindustri, dan daerah-daerah pedesaan, baik pantai maupun pedalaman.
• Kedua, organisasi pengajaran, korps guru, kepemimpinan sekolah, prasarana serta sarana pendidikan.
• Ketiga, fungsi sekolah untuk memberikan pendidikan informal.
• Keempat, penanggulangan masalah transisi baik struktural maupun administratif, perundang-undangan dan sebagainya.

Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0236/0/1973 terhitung mulai tahun ajaran 1974, membuka Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) di:

1. Cempara Putih (Daerah Khusus Ibukota Jakarta )
2. Sukabumi (Propinsi Jawa Barat)
3. Sumedang (Propinsi Jawa Barat)
4. Subang (Propinsi Jawa Barat)
5. Cirebon (Propinsi Jawa Barat)
6. Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah)
7. Rembang (Propinsi Jawa Tengah)
8. Brebes (Propinsi Jawa Tengah)
9. Purwokerto (Propinsi Jawa Tengah)
10. Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta)
11. Banyuwangi (Propinsi Jawa Timur)
12. Kediri (Propinsi Jawa Timur)
13. Jombang (Propinsi Jawa Timur)
14. Lamongan (Propinsi Jawa Timur)
15. Pasuruan (Propinsi Jawa Timur)
16. Bondowoso (Propinsi Jawa Timur)
17. Tulungagung (Propinsi Jawa Timur)
18. Mojokerto (Propinsi Jawa Timur)
19. Pamekasan (Propinsi Jawa Timur)
20. Nganjuk (Propinsi Jawa Timur)
21. Bojonegoro (Propinsi Jawa Timur)
22. Blitar (Propinsi Jawa Timur)
23. Banda Aceh (Daerah Istimewa Aceh)
24. Medan (Propinsi Sumatera Timur)
25. Payakumbuh (Propinsi Sumatera Barat)
26. Palembang (Propinsi Sumatera Selatan)
27. Pontianak (Propinsi Kalimantan Barat)
28. Banjarmasin  (Propinsi Kalimantan Selatan)
29. Menado  (Propinsi Sulawesi Utara)
30. Watampone  (Propinsi Sulawesi Selatan)
31. Ambon  (Propinsi Maluku)
32. Denpasar  (Propinsi Bali)
33. Mataram  (Propinsi Nusa Tenggara Barat)
34. Kupang (Propinsi Nusa Tenggara Timur)

Sambil diadakan uji coba sistem Sekolah Pembangunan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef pada tahun 1978 mulai mengambil langkah-langkah baru dalam usaha menciptakan satu sistem pendidikan nasional yang baru. Pendidikan nasional itu harus bersifat semesta, menyeluruh, dan terpadu. Untuk itu, dibentuk Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional yang dipimpin oleh Prof. Dr. Slamet Iman Santoso. Laporan komisi ini telah selesai disusun tahun 1980.

Mulai tahun 1985-1986 Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) tidak ada kelanjutan dan mulai berganti nama menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA).

Referensi:  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Pendidikan, Evaluasi program sekolah menengah pembangunan persiapan (SMPP), Jakarta, 1974.

Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) – Lentera Kecil