Lentera Kecil
Sejarah Bea Cukai di Timor Leste tidak terlepas dari peran Indonesia karena pernah menjadi bagian dari Indonesia, tepatnya dari 17 Juli 1976 hingga 19 Oktober 1999 menjadi provinsi Timor Timur, setelah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal. Sejarah Bea Cukai di tanah Timor berawal pada tahun 1975, saat terjadi integrasi Timor Timur menjadi wilayah Republik Indonesia.
Proses integrasi ini secara konsekuen membantu penyelesaian beragam masalah menyangkut tata pemerintahan, salah satunya adalah alih proses ALFANDICA, yang merupakan penyebutan atas Douane atau Bea Cukai saat pemerintahan Portugis di Timor-Timur. Saat itu, Alfandica berkedudukan di Dili, memiliki gedung kantor di muka pelabuhan, juga pos pengawasan di Baca dan Liai. Kegiatan pelabuhan tersebut cukup ramai, dalam sebulan rata-rata terdapat dua hingga empat kapal yang datang bersandar.
Pesawat Bea Cukai Commanche PK-BTA dengan tulisan Inspeksi Timor Timur saat siap terbang dengan mantan Pangdam Udayana Dading Kalbuadi.Barang-barang impor yang datang dari Dili umumnya adalah barangbarang impor eks Macau (jajahan Portugis di Hongkong) yang terdiri dari barang-barang berkualitas rendah, antara lain kebutuhan tradisional seperti tepung roti, wijen Portugis, barang-barang “made in Hongkong”, baju-baju kodian, keperluan bangunan, mesin-mesin diesel, dan sebagainya. Pada saat itu, toko-toko yang menampung barang impor adalah toko-toko monopoli yang bermerk dagang Cina, menggunakan huruf Cina, dan dimiliki oleh keturunan Cina lokal. Bir dan minuman-minuman Portugis seperti anggur, menjadi komoditi yang sangat digemari, barang lainnya adalah buku dan alat tulis.
Ketentuan impor atau tepatnya prosedur pabean dapat dikatakan sama dengan ketentuan Bea dan Cukai di zaman Belanda, dan hampir mendekati sistem di Indonesia, misalnya pada ketentuan cukai, pajak impor, konsen pelindung alkohol, ketentuan pajak ekspor, persayaratan manifes kapal, bootzoeking, dan peraturan wewenang dan hak pegawai.
Barang ekspor yang terkenal kala itu adalah kopi Timtim jenis Arabica dan jenis lain yang kurang baik mutunya, seperti Robusta, juga kayu cendana. Sejak dulu kayu cendana dianggap sebagai scare commodity dan pohon-pohonnya tidak dikultivasi, melainkan terjadi secara alami.
Seperti diceritakan oleh mantan Kepala Inspeksi BC Timor-Timur, Drs. Roesdi Riza, dalam proses integrasi secara spontan banyak pegawai menyatakan diri sebagai Bea Cukai Republik Indonesia. Namun karena belum ada struktur organisasi baru, untuk sementara mereka ditampung oleh Pemda di Kantor Gubernur Dili. Dengan demikian terbentuknya BC di Timor-Timur terjadi antara tahun 1975- 1976 saat bergabung dengan Pemda.
Pada tahun 1977-1982 proses pemindahan diserahkan kepada administrasi Bea Cukai, dilanjutkan dengan pembukaan Kantor Inspeksi Dili di Timor-Timur, dan penetapan Kepala Inspeksi yang pertama. Proses tersebut juga disertai program pendidikan sebagai awal latihan kepegawaian di Kantor Pusat cq. Puspla BC Jakarta, dan pelatihan kerja di pelabuhan Semarang, Surabaya, dan Bali. Kantor Inspeksi BC Dili adalah satu-satunya instansi di Dili yang memiliki lima pegawai putri asli Timor-Timur, di mana para pegawai lainnya merupakan pejuang integrasi eks Alfandica Portugis
Sehubungan dengan adanya kondisi khusus di Provinsi Daerah Tk. I Timor-Timur, dan bertujuan untuk menunjang pembangunan ekonomi di sana, terdapat beberapa ketentuan keringanan pembebanan impor seperti tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan No. 437/KMK.00/1989. Perlu diketahui, Timor-Timur dalam waktu 14 tahun sudah mulai membayar bea masuk 25% sedang PPN/PPH tetap penuh.
Namun, mengingat kurangnya kesempatan kerja bagi penduduk Timor-Timur, Gubernur saat itu, Mario Vegas Carascalao, masih meminta pembebasan sebagian sepanjang untuk barang-barang esensial. Hingga tahun 1982 ketentuan pabean telah lengkap diberlakukan secara berangsur-angsur. Demikian juga tugas pengawasan seperti bootzoeking, telah diadakan secara teratur.
Sejarah Bea Cukai di Timur Timur – Lentera Kecil
